Polresta Tangerang Tetapkan Aji Cahyono Putra Tersangka Pembubaran Ibadah GKPI

Polresta Tangerang menetapkan Aji Cahyono Putra sebagai tersangka dalam perkara pembubaran ibadah Gereja Kristen Protestan Indonesia (GKPI) di Rajeg, Kabupaten Tangerang. Penetapan itu dilakukan pada 9 Oktober 2026 dan disampaikan oleh Kapolresta Tangerang Kombes Andi Muhammad Indra Amirullah pada 12 Oktober 2026. Status tersangka menunjukkan penyidik menilai telah memiliki dasar untuk melanjutkan proses hukum atas peristiwa yang sebelumnya menjadi perhatian publik setelah rekaman pembubaran beredar.

Menurut Kapolresta Tangerang, penetapan status tersebut bertumpu pada tiga laporan polisi. Jumlah laporan itu menjadi landasan administratif dan yuridis bagi penyidik untuk menelusuri rangkaian peristiwa serta menilai keterkaitan pihak yang diperiksa dengan dugaan pembubaran ibadah. Kendati demikian, rincian mengenai isi setiap laporan, pihak yang melapor, dan ketentuan hukum yang diterapkan belum dijelaskan oleh kepolisian.

Dalam perkara ini, Aji Cahyono Putra dikaitkan dengan keterangan bahwa ia membawa golok ketika pembubaran ibadah berlangsung. Keterangan itu menjadi bagian dari peran yang disorot dalam penanganan perkara oleh penyidik. Perlu ditegaskan bahwa status tersangka merupakan posisi dalam proses penyidikan, bukan putusan akhir mengenai kesalahan pidana.

Kepolisian belum merinci status penahanan Aji Cahyono setelah penetapan tersangka. Andi Muhammad Indra Amirullah menjelaskan bahwa penahanan merupakan kewenangan penyidik dan tidak otomatis dijatuhkan begitu seseorang berstatus tersangka, melainkan dipertimbangkan berdasarkan kebutuhan penyidikan serta ketentuan hukum yang berlaku. Kepolisian menyatakan akan menyampaikan setiap perkembangan melalui keterangan resmi.

Peristiwa pembubaran ibadah jemaat GKPI di Rajeg menjadi sorotan karena menyangkut pelaksanaan kegiatan keagamaan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Polisi menyatakan akan mengawal proses hukum hingga tuntas sesuai tahapan penyidikan dan prosedur yang berlaku. Perkembangan berikutnya bergantung pada hasil pemeriksaan serta langkah hukum yang ditetapkan penyidik.